Menyajikan berita dari tanah melayu untuk Indonesia https://melayunews.com id-id https://melayunews.com/berita/detail/hadiri-forum-konsultasi-publik-pwi-tanjungpinang-dorong-kualitas-pelayanan-informasi-publik ‎MELAYUNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau di Lantai 3 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (6/8/2026). ‎Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. ‎Pelaksanaan FKP mengacu pada amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. ‎Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, mengatakan forum tersebut mengusung semangat "Mendengar, Melayani Hak Masyarakat untuk Tahu" melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sekaligus menjadi momentum peninjauan ulang standar pelayanan Diskominfo Kepri. ‎"FKP merupakan wadah komunikasi dua arah, di mana pengguna layanan dan berbagai unsur terkait dapat memberikan masukan serta saran terhadap pelayanan informasi yang telah diberikan," kata Hendri. ‎Ia mengakui pelayanan informasi yang diberikan PPID Diskominfo Kepri bersama organisasi perangkat daerah (OPD) masih memiliki sejumlah kekurangan. ‎Karena itu, seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. ‎"Kami menyadari data dan informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan masih belum optimal. Ke depan hal ini akan kami perbaiki sebagai bagian dari komitmen meningkatkan pelayanan publik," ujarnya. ‎Dalam forum tersebut, Ketua PWI Kota Tanjungpinang, Suhardi, menyampaikan masukan terkait pelayanan informasi yang diberikan Diskominfo Kepri kepada wartawan melalui layanan PPID. ‎Menurutnya, kemudahan akses terhadap informasi dan data pendukung sangat penting untuk menunjang kerja jurnalistik yang cepat, akurat, dan berimbang. ‎Suhardi mengusulkan agar Diskominfo Kepri menyediakan Media Centre atau pojok wartawan yang dilengkapi fasilitas kerja serta akses terhadap data dan informasi pendukung pemberitaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. ‎"Kami berharap ke depan layanan informasi beserta data pendukung yang dibutuhkan wartawan dapat semakin mudah diakses. Kehadiran Media Centre akan menjadi pusat layanan informasi yang mendukung kerja-kerja jurnalistik secara lebih efektif," katanya. ‎Senada dengan itu, Wakil Sekretaris II PWI Kepulauan Riau, Aji Anugraha, menyoroti kualitas materi informasi yang dipublikasikan PPID melalui berbagai kanal informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola Diskominfo Kepri. ‎Menurut Aji, rilis dan berita yang dipublikasikan masih kerap belum menyajikan informasi secara utuh. Data pendukung, keterangan narasumber, serta perkembangan terkini dari kepala daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) sering kali belum lengkap sehingga membatasi ruang bagi media untuk mengembangkan pemberitaan yang komprehensif. ‎Ia berharap setiap rilis yang diterbitkan tidak hanya memuat informasi kegiatan seremonial, tetapi juga dilengkapi data, capaian program, dampak kegiatan, serta informasi terbaru yang memiliki nilai berita. ‎"Kami berharap memperoleh informasi yang utuh dan tidak terputus sehingga media memiliki lebih banyak pilihan angle dalam menyusun pemberitaan yang informatif, mendalam, dan berkualitas," ujar Aji. ‎Aji juga menyatakan PWI Kepulauan Riau siap memperkuat kolaborasi dengan Diskominfo Kepri melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan jurnalistik dan penulisan berita dengan melibatkan tenaga ahli dari PWI. ‎Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi wartawan akan memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat. ‎Forum Konsultasi Publik tersebut turut dihadiri akademisi, organisasi kemasyarakatan, PPID OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Informasi Provinsi (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), organisasi wartawan, serta mahasiswa. ‎Berbagai masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan tindak lanjut Diskominfo Kepri dalam menyempurnakan standar pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.(Red).  https://melayunews.com/berita/detail/pengurus-pwi-kepri-hormati-pengunduran-diri-sejumlah-anggota-koordinasikan-administrasi-dengan-pwi-pusat MELAYUNEWS.COM, BATAM - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghormati keputusan sejumlah anggotanya yang mengundurkan diri dari organisasi profesi wartawan tersebut. Keputusan itu dipandang sebagai hak pribadi setiap anggota dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI. ‎Sikap tersebut mengemuka dalam pertemuan rutin Pengurus PWI Provinsi Kepri yang digelar pada Kamis (6/8/2026). Dalam rapat itu, jajaran pengurus membahas berbagai agenda organisasi, termasuk menyikapi pengunduran diri beberapa anggota yang sebelumnya telah menyampaikan pernyataan melalui media. ‎Ketua Dewan Penasehat PWI Kepri, Marganas Nainggolan, meminta seluruh pengurus untuk menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana dan proporsional sebagai bagian dari dinamika yang lazim terjadi dalam sebuah organisasi profesi. ‎Menurut Marganas, setiap anggota memiliki hak untuk menentukan pilihan terhadap keanggotaannya. Karena itu, pengurus tidak perlu berpolemik, melainkan fokus menjalankan mekanisme organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. ‎"Pengurus harus menghormati keputusan pribadi mereka dan menyikapinya sebagai dinamika organisasi biasa. Yang terpenting sekarang adalah menindaklanjutinya sesuai mekanisme organisasi," ujar Marganas. ‎Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pernyataan mereka pada Rabu (5/8/2026), para mantan anggota tersebut telah mengirimkan surat pengunduran diri beserta kartu tanda anggota (KTA) langsung kepada PWI Pusat. ‎Atas dasar itu, Marganas meminta Pengurus PWI Kepri segera melakukan koordinasi dengan PWI Pusat agar proses administrasi keanggotaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan AD/ART PWI. ‎Sementara itu, Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menyatakan pihaknya menerima arahan Dewan Penasehat dan akan segera menyampaikan surat resmi kepada PWI Pusat sebagai bentuk tindak lanjut administrasi organisasi. ‎Menurut Saibansah yang akrab disapa cak Iban itu, PWI merupakan organisasi profesi yang memiliki aturan dan mekanisme yang jelas dalam mengatur hak serta kewajiban anggotanya, termasuk mengenai status keanggotaan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan administrasi organisasi akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dalam AD/ART PWI. ‎"Pengurus PWI Kepri menghormati keputusan beberapa anggota yang memilih mengundurkan diri. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kebersamaan serta kontribusi yang telah mereka berikan selama menjadi bagian dari PWI," kata Saibansah. ‎Ia menegaskan, PWI Kepri tetap berkomitmen menjalankan roda organisasi secara profesional, menjaga soliditas kepengurusan, serta terus meningkatkan pelayanan kepada anggota dan memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kualitas, kompetensi, dan integritas wartawan di Kepulauan Riau. ‎Cak Iban menambahkan, dinamika organisasi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berorganisasi. Karena itu, PWI Kepri akan tetap mengedepankan semangat persaudaraan, menghormati setiap pilihan anggota, serta memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan PWI Pusat. ‎Sesuai ketentuan AD/ART PWI, pengunduran diri anggota dilakukan secara tertulis dan diproses melalui mekanisme administrasi organisasi. Dengan demikian, seluruh tahapan penyelesaian status keanggotaan akan dikoordinasikan dengan PWI Pusat sebagai bagian dari tertib administrasi organisasi. https://melayunews.com/berita/detail/bpbd-anambas-salurkan-air-kepada-warga-yang-terdampak-kekeringan MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas terus menyalurkan bantuan air bersih ke dua lokasi yang terdampak kekeringan seiring meningkatnya kebutuhan air pada puncak musim kemarau. ‎Kepala BPBD Kepulauan Anambas, Rovaniyadi mengatakan, ada beberapa lokasi Tanki air di kawasan Tarempa dan Desa Sri Tanjung yang dilakukan pengisian bantuan air bersih. ‎"Sejauh ini titik lokasi tanki air yang kita distribusikan secara rutin, mulai gang Sonok, Belanak, Sadang (Desa Tarempa Barat) dan Kawasan Komplek Perumahan Angkatan Laut, Usman Harun Desa Sri Tanjung." Kata Rovan Selasa (28/07/2026).  ‎Namun, kata Rovan pihaknya juga melayani pendistribusian kepada seluruh warga yang terdampak. ‎"Ya, untuk warga yang melapor juga kita layani" lanjutnya  ‎Ia menjelaskan, Desa Tarempa Barat dan Desa Sri Tanjung hampir setiap tahun mengalami kekurangan pasokan air saat musim kemarau. ‎"Karena itu kebutuhan air bersih warga harus dibantu melalui penyaluran atau pendistribusian air dari BPBD," ujarnya. ‎BPBD akan terus memantau perkembangan dampak musim kemarau. Distribusi air baku akan terus dilakukan. ‎"Hingga saat ini, kita distribusikan air kepada masyarakat kira kira 18 ton per hari. ‎Ia mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih segera melapor kepada pemerintah desa untuk diteruskan kepada BPBD agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.(Ferengki)  https://melayunews.com/berita/detail/aneng-validasi-data-penting-untuk-mendorong-kepatuhan-masyarakat-bayar-pbb MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas dorong peningkatan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah tersebut dilakukan sevagai tindak lanjut setelah Bupati Aneng mendapatkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa terdapat sekitar 27.000 kepemilikan lahan yang telah terdata di wilayah tersebut. ‎Namun kata Aneng, data tersebut masih akan diverifikasi agar benar-benar akurat sebelum menjadi dasar dalam penataan administrasi perpajakan daerah. ‎"Kami mendapat informasi dari BPN bahwa ada sekitar 27.000 kepemilikan lahan yang sudah terdata di Anambas. Sekarang kami masih melakukan pengecekan kembali agar datanya benar-benar valid," kata Aneng,Senin (27/07/2026). ‎Validasi data menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap objek pajak tercatat secara tepat sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. ‎Setelah proses tersebut rampung, pemerintah daerah akan mulai melakukan pembenahan terhadap administrasi Pajak Bumi dan Bangunan secara bertahap.  ‎Upaya itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. ‎"Yang ingin kami dorong adalah PBB. PBB itu kewajiban kepada negara dan tentu juga berdampak pada daerah karena dapat menambah pendapatan. Pelan-pelan kita akan menata pembenahan PBB itu kepada masyarakat," ujarnya. ‎Aneng menegaskan, langkah yang dilakukan pemerintah bukan bertujuan menambah beban masyarakat, melainkan mengingatkan pentingnya memenuhi kewajiban sebagai warga negara. ‎"Kami bukan ingin membebankan masyarakat, tetapi ingin mengingatkan bahwa membayar PBB merupakan kewajiban. Dengan tertib membayar pajak, masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah," ungkapnya ‎Ia juga mengingatkan bahwa kewajiban membayar PBB memiliki konsekuensi hukum apabila diabaikan.  ‎Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. ‎"Karena ada juga konsekuensi hukumnya apabila PBB tidak dibayarkan. Jadi kami berharap masyarakat bisa semakin sadar dan patuh terhadap kewajiban tersebut," ucapnya. ‎Pemkab Kepulauan Anambas berharap pembaruan data kepemilikan lahan yang dilakukan bersama BPN dapat menjadi dasar dalam mewujudkan administrasi pertanahan dan perpajakan yang lebih tertib, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.(Ferengki)  https://melayunews.com/berita/detail/bupati-aneng-apresiasi-dprd-anambas-atas-kerjasama-yang-baik-sepakati-ranperda-lpj-tahun-anggaran-2025 MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Bupati kabupaten kepulauan Anambas, Aneng apresiasi DPRD Anambas atas tercapainya kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025. ‎Pernyataan itu disampaikan oleh Aneng saat hadir dalam acara rapat paripurna yang digelar pagibini di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. ‎Ia menilai kesepakatan itu tercapai dengan mekanisme dan serangkaian pembahasan yang cukup panjang. ‎"Pasti, tentunya sudah didahului dengan mekanisme dan rangkaian pembahasan yang cukup intensif dan panjang," ucap Aneng. Jumat (24/07/2026) ‎Kemudian, lanjut Aneng menyampaikan, akan segera memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah agar segera menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 kepada Gubernur Kepulauan Riau. ‎"Segera kita perintahkan, untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" lanjutnya  ‎Ia juga berharap kedepannya, hasil evaluasi Ranperda bersama Provinsi Kepulauan Riau nantinya segera ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).(ferengki).  https://melayunews.com/berita/detail/hari-anak-nasional-bupati-anambas-ajak-masyarakat-agar-penuhi-hakhak-anak MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Pemerintah kabupaten kepulauan Anambas gelar Upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di lapangan kantor Bupati, jl. Raja Haji Fisabilillah, kawasan Pasir Peti, Kecamatan Siantan. ‎Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Aneng dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari siswa dan siswi dari berbagai sekolah, Forumn Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ‎Dalam amanatnya, Aneng menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan hanya sekadar seremonial, namun menjadi momentum refleksi bersama tentang perlindungan anak. ‎Ia juga menegaskan, anak merupakan aset yang paling berharga serta modal menuju masa depan. Untuk itu, semua pihak memiliki tanggungjawab yang sama untuk memastikan setiap anak di Anambas mendapatkan hak-haknya secara utuh. ‎"Anak anak kita adalah generasi kita dan penjaga masa depan kita dan daerah kita. Hari Anak Nasional ini marinkita jadikan sebagai momentum bagi kita semua, untuk memastikan setiap anak tumbuh sehat, cerdas dan terlindungi, "tegasnya. Kamis (23/07/2026).  ‎Tak sampai disitu, Aneng menegaskan kembali, bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam memenuhi hak hak setiap anak di kepulauan Anambas. ‎"Pemerintah akan menjamin hak tumbuh kembang anak, terus memperkuat perlindungan terhadap anak, dan memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi," tegasnya kembali. ‎Rangkaian acara selanjutnya, Bupati Aneng memberikan piagam penghargaan dan hadiah kepada siswa siswi berprestasi.(ferengki).  https://melayunews.com/berita/detail/bupati-anambas-koordinasi-dengan-wakil-mendagri-bahas-tata-kelola-penguatan-pemerintahan MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/07/2026).  ‎Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aneng didampingi oleh Sekretaris Daerah, Sahtiar dan beberapa Kepala OPD. Dalam pertemuan tersebut diketahui ada beberapa agenda yang dibahas. ‎"Pembahasan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta optimalisasi percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan dan perbatasan," ucap Aneng, Selasa (21/07/2026).  ‎Menurut Aneng, Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan berbagai masukan strategis mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. ‎Beliau juga menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat. ‎Dalam pertemuan tersebut, lanjut Aneng menyampaikan, Bima Arya Sugiarto membagikan berbagai best practices dalam membangun birokrasi yang adaptif, memperkuat kepemimpinan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. ‎Pengalaman tersebut menjadi referensi dan masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan ke depan. ‎Aneng menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas arahan dan perhatian yang diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. ‎ "Saya harap semua masukan yang disampaikan oleh Bapak Bima Arya Sugiarto dapat menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas," tutur Aneng. (Ferengki)  https://melayunews.com/berita/detail/program-mbg-di-anambas-selain-manfaat-buat-siswa-juga-gerakkan-ekonomi-masyarakat ‎MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memberikan manfaat bagi para siswa sekolah.  ‎Program ini juga turut menggerakkan ekonomi lokal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat. ‎Untuk itu pasokan bahan pangan diprioritaskan dari petani sekitar untuk memenuhi pasokan bahan baku dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani. ‎Seperti yang dirasakan oleh Hasan, petani yang membuka lahan kebun sayur di Desa Tarempa Selatan, hasil panen kebunnya dibeli oleh dapur SPPG  Desa Tarempa Barat. ‎Ia mengaku, menjadi salah satu penyuplai sayuran kepada  pihak dapur SPPG Desa Tarempa Barat dan  telah lama dilakukan. ‎"Setiap hari (selain hari libur) dan boleh dibilang dari awal SPPG tersebut beroperasi," ujar Hasan, Senin (21/07/2026) ‎Selain itu, menurut pria 51 tahun tersebut, menjual hasil panen sayur kepada pihak SPPG lebih praktis dan lebih kompetitif. ‎"Uangnya lebih mudah dan harganya juga relatif stabil, " tambahnya.  ‎Ia juga berkomitmen dalam menjaga standar kualitas sayur yang akan disuplay terhadap dapur SPPG, karena ia berharap dapat melanjutkan kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. ‎"Saya menjaga, terutama dari kualitas dan juga harga, begitu, agar bisa berkelanjutan. Intinya tidak mau hanya sesaat, "tuturnya. ‎Sementara, kepala  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tarempa Barat, Mesy Arsita menjelaskan,  menampung hasil panen petani  lokal tidak hanya berfokus pada penyediaan bahan pangan berkualitas, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. ‎"Sesuai dengan arahan serta aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN), dimana bukan hanya kualitas bahan baku saja yang diprioritaskan, tetapi juga harus merangkul UMKM serta petani lokal. Hal ini tidak kalah penting dimana diharapkan dengan mengambil hasil panen dari petani lokal ini dapat membangun perputaran ekonomi di daerah setempat, "terang Mesy Arsita. (Ferengki).  https://melayunews.com/berita/detail/wakil-bupati-anambas-nonton-bareng-piala-dunia-bersama-warga MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu mengikuti nonton bareng final piala dunia 2026 yang mempertemukan Timnas Spanyol vs Timnas Argentina bersama warga Desa Tarempa Barat, Senin dinihari (20/07/2026).  ‎Dalam suasana yang mendebarkan warga menyemangati Tim favoritnya masing masing. Diketahui Wakil Bupati Raja Bayu sebagai pendukung Tim Nasional Argentina.  ‎Sorak sorai dan antusiasme masyarakat menciptakan atmosfer persaudaraan yang hangat, menjadikan sepak bola sebagai sarana mempererat kebersamaan tanpa memandang perbedaan. ‎Dalam kesempatan itu, Raja Bayu menyampaikan, pertandingan final bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai juara, namun menggambarkan nilai-nilai perjuangan, disiplin, kerja sama, dan semangat pantang menyerah yang dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. ‎"Sepak bola mengajarkan kita bahwa kemenangan diraih melalui kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Apa pun hasil pertandingan malam ini, semangat sportivitas harus tetap menjadi pemenang. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus membangun optimisme, persatuan, dan semangat berkarya demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas," ucap Raja Bayu. ‎Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan dan menjadikan olahraga sebagai media pemersatu. ‎Menurutnya, semangat kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan nobar mencerminkan kekuatan masyarakat Anambas yang selalu kompak dalam mendukung berbagai kegiatan positif. ‎Kegiatan nobar berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban. Masyarakat menikmati jalannya pertandingan sambil mempererat silaturahmi, menunjukkan bahwa olahraga mampu menghadirkan energi positif bagi seluruh lapisan masyarakat. ‎"Teruslah percaya pada proses, tetap optimis menghadapi setiap tantangan, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Seperti sebuah tim yang berjuang hingga peluit akhir, Anambas juga akan terus melangkah bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing."tutup Raja Bayu.(Ferengki)  https://melayunews.com/berita/detail/bupati-aneng-minta-jadi-pejabat-jangan-korupsi MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Bupati Aneng buka Sosialisasi Penegakan Integritas dalam Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ‎Kegiatan tersebut digelar di Gedung Serba Guna Desa Tebang, Kecamatan Palmatak. para camat, kepala desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Kecamatan Palmatak, Siantan Tengah, Kute Siantan, dan Siantan Utara. ‎Sosialisasi tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. ‎Dalam kesempatan itu, Aneng mengingatkan bahwa jabatan sebagai kepala daerah maupun kepala desa merupakan amanah dan memiliki tanggung jawab yang besar, untuk itu dalam mengambil kebijakan harus berhati-hati. ‎“Jadi kepala daerah itu, jadi Kades, jadi BPD itu, kita sudah menyerahkan diri kita 50% ke penjara. Betul kan? Kalau kita jadi pejabat itulah menyerah diri kita 50% dalam penjara. Jadi ingat, selangkah lagi 50,1% saja lah masuk,” tegas Bupati, Kamis (09/07/2026) lalu.  ‎Ia juga menekankan seluruh aparatur desa menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam bekerja serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat berujung pada persoalan hukum. ‎“Jadi hati-hati. Sebelum melangkah pergi kerja kemana, doa dulu. Jangan korupsi. Jangan menyimpang. Jangan menyalahi aturan. Sayangilah anak bini kita. Sayang keluarga kita. Malu kalau udah ditangkap pakai baju orannye itu,” ujarnya. ‎Tak sampai disitu, ia juga menyinggung pentingnya komitmen kepala desa dalam memenuhi janji kepada masyarakat setelah terpilih. ‎“Tapi sebelum terpilih janji semua janji. Jangan kalau sudah terpilih janji tinggal janji,” katanya. ‎Di akhir kata pembukaannya, ia menegaskan kembali, bahwa pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan dipercaya masyarakat. ‎Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas, Sahtiar menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan serta harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar nilai-nilai antikorupsi diterapkan hingga ke tingkat pemerintahan desa. ‎Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap seluruh kepala desa dan anggota BPD semakin memahami batasan gratifikasi, menghindari benturan kepentingan, serta mampu mengelola pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Ferengki)