- Hadiri Forum Konsultasi Publik, PWI Tanjungpinang Dorong Kualitas Pelayanan Informasi Publik
- Pengurus PWI Kepri Hormati Pengunduran Diri Sejumlah Anggota, Koordinasikan Administrasi dengan PWI Pusat
- BPBD Anambas Salurkan Air kepada Warga yang Terdampak Kekeringan
- Aneng: Validasi Data Penting untuk Mendorong Kepatuhan Masyarakat Bayar PBB
- Bupati Aneng Apresiasi DPRD Anambas atas Kerjasama yang Baik Sepakati Ranperda Lpj Tahun Anggaran 2025
- Hari Anak Nasional, Bupati Anambas Ajak Masyarakat agar Penuhi Hak-hak Anak
- Bupati Anambas Koordinasi dengan Wakil Mendagri Bahas Tata Kelola Penguatan Pemerintahan
- Program MBG di Anambas Selain Manfaat Buat Siswa Juga Gerakkan Ekonomi Masyarakat
- Wakil Bupati Anambas Nonton Bareng Piala Dunia bersama Warga
- Bupati Aneng Minta Jadi Pejabat Jangan Korupsi
74.198 Pekerja Migran Kembali lewat Kepri, Gubernur: Hari Ini Dibahas bersama Menteri Menko Marves

Keterangan Gambar : Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (kanan), meninjau proses karantina PMI di Batam, belum lama ini.
KORANBATAM.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mendata, hingga 14 April lalu, sebanyak 74.198 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali melalui Kepri sejak 20 Maret 2020.
Terkait kepulangan PMI ini, akan dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah menteri lainnya pada pagi ini, Senin (19/4/2021). Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat memimpin Rapat Terbatas Persiapan Kepulangan PMI di Ruang Kerja Gubernur Kepri, Minggu (18/4/2021).
“Kita paparkan jumlah total data perlintasan dari Malaysia ke Kepulauan Riau yaitu sebanyak 74.198 orang, sejak 18 Maret 2020 hingga 14 April 2021, yang kedua adalah jumlah konfirmasi positif Covid-19 per April 2021 dari kepulangan PMI, yang ketiga permasalahan yang kita hadapi dalam rangka mengurus kepulangan PMI, dan terakhir rekomendasi yang bisa kita berikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang bersangkutan,” kata Gubernur.
Empat poin itu di antaranya akan dipaparkan Gubernur Ansar saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama beberapa kementerian tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam menangani kepulangan PMI adalah belum jelasnya pembiayaan makan, minum, dan transportasi dari Pemerintah Pusat.
“Masalah saat karantina adalah bertambahnya masa karantina, karena hasil tes polymerase chain reaction (PCR) yang sampai 3 hari baru keluar, maka nanti kita akan minta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk dapat mengeluarkan hasil tes kurang dari 24 jam. Juga memisahkan tes PCR dari PMI dan masyarakat umum,” ujar Gubernur Ansar.
Pintu alternatif selain Kepri memang diharapkan dibuka sempena kepulangan PMI ini. Menurut Gubernur Ansar dengan dibukanya pintu kepulangan PMI melalui Provinsi lain maka akan mengurangi beban Kepri dalam menangani Covid-19.
“Supaya tidak menumpuk di Batam dan Tanjungpinang, yang mana dalam hal ini akan memperburuk citra pariwisata Kepri, padahal kita sedang mempersiapkan pembukaan travel bubble,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar juga berpesan kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kepri agar mengecek kesiapan jika terjadi pembludakan kasus positif. Termasuk kapasitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepri.
“Jika kapasitas sudah mencapai 90 persen maka kita harus mencari tempat lain sebagai langkah antisipasi,” ungkap Gubernur Ansar.



















































