- Hadiri Forum Konsultasi Publik, PWI Tanjungpinang Dorong Kualitas Pelayanan Informasi Publik
- Pengurus PWI Kepri Hormati Pengunduran Diri Sejumlah Anggota, Koordinasikan Administrasi dengan PWI Pusat
- BPBD Anambas Salurkan Air kepada Warga yang Terdampak Kekeringan
- Aneng: Validasi Data Penting untuk Mendorong Kepatuhan Masyarakat Bayar PBB
- Bupati Aneng Apresiasi DPRD Anambas atas Kerjasama yang Baik Sepakati Ranperda Lpj Tahun Anggaran 2025
- Hari Anak Nasional, Bupati Anambas Ajak Masyarakat agar Penuhi Hak-hak Anak
- Bupati Anambas Koordinasi dengan Wakil Mendagri Bahas Tata Kelola Penguatan Pemerintahan
- Program MBG di Anambas Selain Manfaat Buat Siswa Juga Gerakkan Ekonomi Masyarakat
- Wakil Bupati Anambas Nonton Bareng Piala Dunia bersama Warga
- Bupati Aneng Minta Jadi Pejabat Jangan Korupsi
KPK Geledah Kantor BP FTZ Kawasan Bintan, Tiga Dus dan Satu Koper Diduga Berkas Korupsi Dibawa

Keterangan Gambar : Tim Penyidik KPK, menyita dan membawa tiga dus dan satu koper berisi berkas yang diduga terkait perkara mikol dan rokok, usai keluar melakukan penggeledahan dari dalam kantor BP FTZ Kawasan Bintan, Senin (1/3/2021) malam. /Cr1-KORANBATAM.COM
KORANBATAM.COM - Tim Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Free Trade Zone (FTZ) Kawasan Bintan, Senin (1/3/2021) malam.
Dalam penggeledahan yang dilakukan selama 11 jam, sejak pukul 08.30 pagi hingga pukul 20.10 WIB malam itu, tim penyidik KPK membawa tiga dus dan satu koper berisi berkas yang diduga terkait perkara minuman beralkohol (Mikol) dan rokok.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP FTZ Kawasan Bintan, Muhammad Saleh Umar, mengakui bahwasanya ada sejumlah berkas yang disita oleh KPK setelah penggeledahan. Dimana, kata Saleh, KPK menggeledah kantor BP kawasan Bintan terkait masalah cukai mikol dan rokok di Kabupaten Bintan.
“Ya, ada pengambilan barang berkas, dari ruangan saya dan anggota saya (dua orang). Itu terkait masalah rokok dan mikol,” ujar Saleh, Selasa (2/3/2021).
Dikatakan Saleh, tim penyidik KPK meminta berkas dari tahun 2016 hingga 2019 yang lalu. Hal tersebut, lanjut Saleh, yang menyebabkan lamanya penggeledahan di kantor BP Kawasan Bintan yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Uban, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).
“Berkas yang diminta itu, dari 2016 hingga 2019. Soal penggeledahan, saya biasa saja sih,” kata Saleh, sembari masuk ke mobil pribadinya.
(cr1)



















































