- Hadiri Forum Konsultasi Publik, PWI Tanjungpinang Dorong Kualitas Pelayanan Informasi Publik
- Pengurus PWI Kepri Hormati Pengunduran Diri Sejumlah Anggota, Koordinasikan Administrasi dengan PWI Pusat
- BPBD Anambas Salurkan Air kepada Warga yang Terdampak Kekeringan
- Aneng: Validasi Data Penting untuk Mendorong Kepatuhan Masyarakat Bayar PBB
- Bupati Aneng Apresiasi DPRD Anambas atas Kerjasama yang Baik Sepakati Ranperda Lpj Tahun Anggaran 2025
- Hari Anak Nasional, Bupati Anambas Ajak Masyarakat agar Penuhi Hak-hak Anak
- Bupati Anambas Koordinasi dengan Wakil Mendagri Bahas Tata Kelola Penguatan Pemerintahan
- Program MBG di Anambas Selain Manfaat Buat Siswa Juga Gerakkan Ekonomi Masyarakat
- Wakil Bupati Anambas Nonton Bareng Piala Dunia bersama Warga
- Bupati Aneng Minta Jadi Pejabat Jangan Korupsi
Wakil Bupati Anambas dan FKPD Ikuti Rapat Virtual Pengendalian Inflasi

Keterangan Gambar : Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra saat mengikuti Rakor penanganan Inflasi daerah bersama FKPD, Senin(30/1/2023).
MELAYUNEWS.COM, ANAMBAS - Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra didampingi Sekretaris Daerah, FKPD dan Sejumlah Kepala OPD mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional , secara daring, yang berlangsung di Ruang Media Center Lt.2 Kantor Bupati, Senin (30/01/2023).
Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Mohammad Tito Karnavian pada saat membuka kegiatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi permasalahan global di Negara Indonesia terjadi akibat tingginya faktor ekonomi dan inflasi.
Adapun yang menjadi fokus dalam rapat tersebut adalah urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, ESDM, serta perencanaan pembangunan.
"Angka inflasi nasional sangat ditentukan dari kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, sehingga peran Pemerintah Daerah sangatlah penting," jelas Menteri Dalam Negeri.
Terdapat beberapa langkah dari Badan Pangan Nasional (BPN) dalam penguatan cadangan pangan nasional yaitu mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Logistik (Bulog) untuk menyerap gabah/beras petani serta penerbitan regulasi pendukung penguatan cadangan pangan Pemerintah.
"Sehingga dengan ditetapkannya regulasi berupa Perpres 125/2022, dan Perbadan 15/2022 BUMN Pangan bersama BPN, penguatan cadangan pangan pemerintah setidaknya menjadi lebih stabil,"ujarnya.
Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah berharap di tahun 2023 dapat meningkatkan anggaran dan bisa memperkuat jumlah kasturit diberbagai wilayah agar inflasi dapat dikendalikan sesuai rencana.
Wan Zuhendra menyebutkan setelah rapat koordinasi dengan Kemendagri maka pihaknya akan mengambil langkah konkrit dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Tentu kita akan mengambil langkah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nanti kita akan rapat bersama dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan dari Kemendagri ini," kata Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra. (red ).



















































