Keterangan Gambar : Walikota Batam, Muhammad Rudi, memaparkan kesiapan Kota Batam dihadapan Menparekraf, Sandiaga Salahudin Uno, di Batam View Resort, Sabtu (20/3/2021).

KORANBATAM.COM - Pemerintah tengah merencanakan membuka kembali wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi percontohan.

Walikota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan Kepri ada dua yang akan ditunjuk sebagai pilot project. Diantaranya adalah Kota Batam dan Kabupaten Bintan.

“Untuk Batam akan dipusatkan di Kecamatan Nongsa. Alhamdulillah saat ini Nongsa sudah zona hijau,” kata Rudi saat memaparkan kesiapan Kota Batam dihadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno, di Batam View Resort, Sabtu (20/3/2021).

Dijelaskan Rudi bahwa, ada tiga keunggulan Nongsa untuk menjadi daya tarik wisman. Pertama adalah wisata golf, resort dan juga Kampung Tua. Sehingga diharapkan bisa menjadi pilihan wisatawan untuk datang ke Batam.

Namun, Rudi berpesan kepada seluruh pengelola kawasan pariwisata di Nongsa untuk benar-benar menerapakan standar oprasional prosedur (SOP). Sebab, hal ini menjadi bagian yang sangat penting dan wajib dilaksanakan.

“Karena kalau sampai ada satu saja kasus, maka ini akan ditutup kembali. Karena itu siapapun yang datang SOP harus dilaksanakan, termasuk saya sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Menparekraf, Sandiaga Salahudin Uno, mengatakan bahwa, pihaknya juga sepakat apa yang disampaikan Walikota Batam, Muhammad Rudi.

Menurut dia, dengan dibukannya kembali pintu masuk Wisman diharapkan agar pengelola pariwisata di Kepri tidak berevoria yang berlebihan. Sehingga lengah dan tidak menerapkan SOP yang ada.

“Kita harus belajar dari Bali, awalnya dipuji-puji kemudian kasus Covid-19 meningkat dan menjadi urutan nomor tujuh terbanyak di Indonesia,” kata Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga berpesan kebijakan pembukaan pariwisata mancanegara ini diharapkan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha yang besar saja. Tapi juga harus sampai kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

---

---